CARA MENGATASI FIHAK BANK YANG MAU SEGEL ATAU SITA RUMAH ANDA


Dasar Hukum
 Pada dasarnya, memang utang/kredit nasabah bank tidaklah termasuk dalam prinsip kerahasiaan bank. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
 Dari ketentuan tersebut jelas bahwa yang termasuk dalam prinsip kerahasiaan bank adalah keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya, bukan nasabah peminjam dan pinjamannya.

 Selain itu,UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UUHT”) juga menganut asas publisitas (Pasal 13 ayat [1] UUHT). Asas ini mengharuskan didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan. Dengan dasar pemikiran bahwa timbulnya hak tanggungan adalah karena adanya perjanjian utang piutang, maka memang utang piutang tersebut dapat diketahui oleh orang lain selain bank dan debitur.
 Namun, jika ternyata tulisan itu (dalam bentuk plang ataupun stiker) tidak terbukti didasarkan pada adanya utang piutang dan adanya debitur yang cidera janji dalam hal pelunasan utang (terjadi kredit macet), maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik yang dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Penjelasan lebih jauh mengenai pencemaran nama baik
 Secara perdata, pemilik tanah dan bangunan yang dirugikan (nama baiknya) karena adanya plang tersebut dan jika tidak ada dasar utang piutang yang sah, maka pihak bank dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.

Contohnya dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 72/PDT. G/2009/PN. DPK dimana dinding rumah penggugat dicat dengan warna merah bertuliskan “Rumah ini Agunan Kredit Menunggak di Bank….”. Yang pada akhirnya, majelis hakim memutus bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 Jadi, dari uraian di atas, pihak bank dapat memasang plang yang menyatakan "Tanah dan bangunan ini dalam pengawasan Bank" jika memang debitur pemberi hak tanggungan cidera janji dalam melunasi utangnya.
 Sekian penjelasan mengenai aturan penyegelan

Dasar hukum:
1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Putusan:
Putusan Mahkamah Agung No. 72/PDT. G/2009/PN. DPK 


Dalam kasus ini sangat jelas aturan main bank dalam menyikapi debitur bermasalah oleh karena itu kami memberikan solusi bagaimana mengatasi supaya Rumah mau pun Tanah anda yang bermasalah dengan fihak intansi terkait TIDAK JADI DISEGEL bahkan anda bisa kembali menyicil dan DAPAT MELUNASINYA
Caranya :
Kirimkanlah surat kepada kami melalui e-mail atau sms dengan subjek ATASI MASALAH BANK Ceritakanlah secara lengkap gejala permasalahn yang sedang menimpa anda di dalam isi e-mail tersebut atau garis besar melalui sms. Sertakan juga di dalam e-mail atau sms data pribadi anda seperti  (Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Nama Kedua Orang Tua, Agama, Alamat Lengkap, Nomor Telepon / Hp) dan foto diri anda ukuran bebas beserta nama kota dan Provinsi dimana anda tinggal kirimkan ke alamat e-mail kami : denganridhonya@gmail.com   atau bisa Sms di no 081 222 010 769  Biar bisa di analisa  
Share on Google Plus

Pesan AL-HIKMAH NUR IMANI

“Orang yang paling pintar adalah orang yang berbuat baik, tetapi takut akan adzab Allah. Yang paling bodoh ialah yang berbuat kejahatan (kesalahan), tetapi mereka (merasa) aman dari adzab Allah, dan yang paling kaya dari mereka adalah orang yang paling qana’ah (selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, baik sedikit maupun banyak)." Sedangkan orang yang paling perkasa adalah orang yang (paling) takwa.